Bisnis.com, MALANG—Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang atau UIN Malang mengejar peningkatkan status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN Badan Hukum dengan mendongkrak penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 2019.
Ketua Senat UIN Malang A. Muhtadi Ridwan mengatakan penerimaan PNBP tahun ini diproyeksikan mencapai Rp97,9 miliar, sedangkan untuk mencapai status PTN BH setidaknya penerimaannya mencapai Rp100 miliar.
“Jadi paling tidak di 2019 kami bisa meraih PNBP Rp100 miliar lebih sehingga perubahan status menjadi PTN BH bisa direalisasikan,” katanya di Malang, Jumat (13/4/2018).
Dengan adanya perubahan status menjadi PTN BH, maka pengembangan UIN Malang menjadi world class university menjadi lebih cepat.
Kebutuhan anggaran UIN di 2018 mencapai Rp247,177 miliar, sebagian dipenuhi dari APBN Rp118,667 miliar, PNBP Rp97,9 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara Rp30,5 miliar.
Dana sebesar itu dialokasikan untuk peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan Islam Rp175,557 miliar serta dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam Rp71,619 miliar.
Sementara itu, Rektor UIN Malang Prof Abd. Haris menargetkan PTN tersebut dapat masuk menjadi universitas dengan regional recognition & reputation (World Class University) pada 2022.
Menurut dia, arah pengembangan PTN tersebut diharapkan memiliki keterpercayaan, keunggulan, daya saing tinggi serta bereputasi secara sehat dengan perguruan - perguruan tinggi lainnya di dunia.
“Upaya menuju Universitas dengan Regional Recognition and Reputation ( World Class University) diharapkan mulai terealisasi pada tahun 2022, sementara usaha-usaha sudah selayaknya harus dimulai dari sekarang,” katanya di sela-sela Rapat Pimpinan (Rapim) di Hotel Singhasari Resort, Kota Batu, Rabu (11/4/2018).
Ketua Senat UIN Malang Muhtadi Ridwan menambahkan untuk mencapai world class university, maka UIN tengah mempersiapkan berbagai persyaratan mencapai target tersebut.
Seperti aspek prasarana-sarana, ketersediaan SDM terutama jumlah guru besar, peningkatan jumlah publikasi ilmiah yang berakriditasi internasional, dan lainnya.
Haris juga menegaskan, para pimpinan UIN Malang sepakat untuk merubah visi-misi yang disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar dan perkembanganmasyarakat. Terutama untuk stakeholder yang menggunakan jasa UIN Malang.
“Kami mencoba untuk merumuskan kembali visi-misi yang disesuaikan dengan harapan stakeholder,” paparnya.
Rumusan visi diletakkan pada empat poin yaitu menjadi universitas Islam unggul, terpercaya, berdaya saing, dan bereputasi internasional. “Saya berpesan agar semua warga UIN Malang konsisten dengan visi misi yang sudah kita sepakati ini. Siapa yang keluar dari visi-misi maka sama halnya dengan melakukan penghianatan,”dia menegaskan.
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Malang M. Lutfi Mustofa menghimbau kepada seluruh unit kerja yang ada di UIN Malang untuk serius menyikapi lima isu strategis, yaitu persoalan Akreditasi Perguruan Tinggi, Kurikulum Berbasis KKNI, sertifikasi AUN-QA, Implementasi SMM ISO 2001:2015, dan Peraturan DTB-PNS (DosenTetap Bukan Pegawai Negeri Sipil.
Lima isu tersebut harus diimbangi dengan komitmen pimpinan bersama, sehingga di 2018 segala perubahan dan kebutuhan ini bisa teratasi dengan baik.
