Bisnis.com, SURABAYA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tengah menyiapkan strategi menghadapi prediksi adanya badai La Nina yang memiliki intensitas hujan tinggi dan berpotensi menyebabkan banjir.
Sekjen Kementerian PUPR Zainal Fattah mengatakan kejadian bencana banjir di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Data BNPB, setidaknya terjadi sebanyak 750 kejadian banjir pada 2019, lalu pada 2020 menjadi 1.000 kejadian, begitu juga dengan tahun ini menunjukkan tren yang sama.
“Prediksi BMKG, pola hujan mulai November hingga awal 2022 dipengaruhi oleh La Nina. Untuk itu, kami di kementerian PUPR melakukan antisipasi agar kami siap siaga," imbuhnya dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI di ITS Surabaya, Sabtu (30/10/2021).
Dia mengatakan salah satu langkah antisipasi tersebut juga akan dibahas dalam pertemuan ilmiah dan seminar nasional HATHI untuk mencari solusi menghadapi tantangan ke depan dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
Kementerian PUPR sendiri, katanya, telah mengaktifkan satgas penanggulangan bencana pusat untuk memonitoring semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar bisa diketahui berapa volume banjir, termasuk SOP siaga bencana di 205 bendungan dengan volume tampungan 4,7 miliar m3.
“Kami juga telah mengoperasikan sebanyak 192 unit pompa pengendalian banjir dengan kapasitas 263 m3/detik,” imbuhnya.
Baca Juga
Sekretaris Umum HATHI, Ismail Widadi mengatakan pengelolaan sumber daya air ke depan semakin menantang sehingga dibutuhkan solusi berkelanjutan. Tantangan yang sudah ada di depan mata adalah La Nina sehingga Kementerian PUPR bersama HATHI akan melakukan pengosongan bendungan dengan skala prioritas.
“Pengosongan bendungan ini maksudnya bukan dikosongkan habis, tetapi diambil sebgaian dan digunakan untuk prioritas, misalnya air baku maka prioritas disiagakan untuk air baku, jika prioritas untuk sumber daya listrik ya untuk tenaga air, jadi bila datang La Nina dan hujan yang ekstrem maka bendungan bisa menampung,” jelasnya.
Kepala BBWS Brantas, Muhammad Rizal menambahkan dari sisi pengelolaan SDA di wilayah Sungai Brantas sendiri sudah dilakukan selama 60 tahun ini dan sejauh ini pengelolaanya sudah cukup baik. Dari Selatan Tulungagung itu air di Kali Brantas sudah dialirkan ke laut, masuk ke Surabaya sudah dipecah ke Kali Surabaya, dan satunya ke Kali Porong.
“Kalau dibandingkan dengan sungai lain, pengelolaan Brantas termasuk sangat baik. Pada 2020 - 2021 masih terjadi banjir tetapi terjadi di anak-anak sungai Brantas, dan yang kerap jadi masalah adalah pengelolaan sampahnya,” ujarnya.
Menurut Rizal, masalah sampah di sungai tidak hanya menjadi tugas BBWS tetapi juga semua pihak termasuk pemerintah kota/kabupaten maupun Perum Jasa Tirta (PJT). Di Brantas sendiri terdapat sebanyak 220 Daerah Aliran Sungai (DAS), sebanyak 40 DAS di antaranya dikelola oleh PJT 1.
“Di sungai-sungai kecil yang jadi masalah kan sampah, kita tidak bisa menyelesaikan pengendalian bajir tanpa ada kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan PJT,” imbuhnya.
