Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim program Ekonomi masyarakat berbasis Pesantren (Ekko-Tren) hingga saat ini terus mengalami peningkatan kinerja baik dari sisi omset maupun aset pesantren.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan program Eko-Tren yang merupakan inovasi non digital ini telah berhasil mendorong perekonomian inklusif melalui pendekatan pemberdayaan santri, alumni santri dan masyarakat di lingkungan pesantren.
"Alhamdulillah, Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Hal ini menjadi bukti bahwa pesantren bukan hanya sebagai penguat dalam pendidikan dan agama, namun juga penggerak kemandirian ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di masyarakat,” katanya dikutip dalam rilis, Jumat (23/12/2022).
Dia memaparkan sejak program Eko-Tren dijalankan hingga saat ini telah berhasil mendongkrak omset usaha pesantren dari Rp1 triliuan menjadi Rp4,7 triliun.
Selain itu, juga terjadi peningkatan aset pesantren yang semua Rp796 miliar menjadi Rp3,92 triliun. Program ini pun juga telah berkontribusi terhadap pesantren itu sendiri dengan peningkatan kontribusi rerata mencapai 30 - 75 persen dari kebutuhan operasional pondok pesantren
“Hal ini semakin menegaskan bahwa pesantren berdaya saing dan telah berkontribusi pada perekonomian daerah," imbuhnya.
Baca Juga
Khofifah memaparkan, implementasi program Eko-Tren ini tidak lepas dari 3 pilar. Pertama, Pesantrenpreneur atau pemberdayaan ekonomi pesantren melalui koperasi pondok pesantren dan badan usaha lainnya sebanyak 550 pondok pesantren.
Kedua, Santripreneur atau pemberdayaan santri menjadi entrepreneur melalui laboratorium kewirausahaan dan vokasional skill sebanyak 112.116 santri. Dan yang terakhir adalah Sosiopreneur atau pemberdayaan usaha alumni pesantren melalui sinergi dan kolaborasi dengan usaha ponpes dan masyarakat sebanyak 604 alumni pesantren.
Adapun keberhasilan Eko-Tren ini juga telah direplikasi oleh 8 kabupaten/kota di Jatim, antara lain Kota Madiun, Kabupaten Probolinggo, Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Blitar. Program ini juga telah dikembangkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan.
