Bisnis.com, MALANG — Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Malang pada Agustus 2024 sebesar 5,13% atau turun 0,57% poin dibandingkan Agustus 2023.
Kepala BPS Kab. Malang, Erny Fatma Setyoharini, mengatakan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) memiliki TPT tertinggi di Kabupaten Malang, yaitu sebesar 8,42% disusul lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang memiliki TPT sebesar 7,12% pada Agustus 2024.
“Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebesar 1,58 juta orang, bertambah 62,28 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 72,90%, naik 2,24% poin dibandingkan TPAK Agustus 2023,” katanya, Rabu (4/12/2024).
Penduduk yang bekerja, kata dia, sebanyak 1,5 juta orang atau bertambah 67.820 orang dibandingkan Agustus 2023. Sektor Pertanian mengalami peningkatan jumlah pekerja terbanyak yaitu bertambah sebesar 29.350 orang, diikuti sektor industri manufaktur bertambah sebesar 25.940 orang, dan pada sektor jasa bertambah sebesar 12.530 orang.
Menurutnya, sebanyak 553.40 orang (36,94%) bekerja di sektor kegiatan formal pada Agustus 2024 atau turun 0,59% poin dibandingkan Agustus 2023.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai TPT Kab. Malang terus menurun pasca Covid-19. Fakta ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kab. Malang terus membaik yang ditandai dengan pembukaan lapangan kerja baru sehingga mampu menyerap angkatan kerja yang terus naik.
Baca Juga
Menurutnya, TPT Kab. Malang sebesar 5,13% atau terdapat sekitar 80.000 pengangguran terbuka. TPT Kab. Malang tertinggi ke-5 dari 38 kab/Kota di Jatim. Dengan pengangguran terbesar di SMA, kata dia, maka solusi ke depan adalah peningkatan pendidikan vokasi dan bersertifikasi.
Selain itu, anak-anak SMA maupun SMK juga harus diarahkan menempuh pendidikan tinggi. Kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Malang untuk kuota khusus dan sharing pembiayaaan harus dilakukan. “Dukungan APBD dalam pembiayaaan bea siswa pendidik tinggi juga harus ditingkatkan, sebagaimana janji politik kepala daerah terpilih,” ucapnya.
Kemudahan layanan perizinan, dia menekankan, harus terus dioptimalkan untuk mendatangkan investasi, dan dampaknya membukaa lapangan kerja baru. Pembangunan kawasan perlu dipercepat, khususnya sinergi dengan KEK Singsahari yang lebih fokus pada pengembangan pendidikan dan softskill yang menyasar Gen Z.
Dia menegaskan pula, program-program padat karya dalam pembangunan infrastruktur dari dana APBD dan desa harus terus didorong untuk menggunakan tenaga kerja lokal. Hal yang tak kalah penting adalah pengembangan UMKM yang mencapi sekitar 400.000 UMKM.
“Jika 10% dari UMKM tersebut dapat berkembang dan mampu menambah 1 tenaga kerja saja, maka persoalan pengangguran di Kab. Malang akan selesai. Tinggal kita tunggu janji-janji kepala daerah terpilih diimplementasikan, khususnya terkait keberpihakan pada ekonomi mikro dan kecil,” ucapnya.(K24)
