Bisnis.com, MALANG — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III terus mendorong peningkatan literasi perpajakan dengan menyasar siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) lewat Pajak Bertutur 2025 di Kota Malang.
Acara Pajak Bertutur 2025 melibatkan 40 siswa kelas IX di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Kota Malang, Rabu (27/8/2025).
Acara ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dan dihadiri langsung secara daring oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto.
Dalam sambutannya, Bimo menegaskan momentum 80 tahun Indonesia Merdeka perlu dimaknai sebagai bentuk kebebasan yang nyata berkat kontribusi pajak.
"Hari ini momen istimewa, seiring dengan Indonesia merdeka 80 tahun. Saya waktu sekolah belum semerdeka adik-adik, karena masih harus membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Kini fasilitas sekolah, jalan, hingga kesempatan belajar tersedia berkat pajak," ujarnya.
Di hadapan siswa SMPN 7 Malang, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Untung Supardi, mendorong siswa untuk menyampaikan kembali pesan penting ke keluarga dan lingkungan sekitar.
Baca Juga
"Ceritakanlah ke orang tua, teman-teman, dan semua orang tentang peran penting pajak. Dari beasiswa luar negeri hingga pembangunan infrastruktur, semua tidak lepas dari peran pajak," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Tri Oky menekankan nilai pendidikan dan etika dalam pajak.
"Pajak ini diatur untuk kesejahteraan bersama. Kalau kita mau maju, pijakannya dari pajak," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kanwil DJP Jawa Timur III juga memberikan Edutax Award kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri Malang, dan SMPN 7 Kota Malang.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi mereka dalam penguatan literasi perpajakan di dunia pendidikan.
Menurut Untung, Malang memiliki peran penting dalam penguatan literasi perpajakan secara nasional karena menjadi kota piloting penyisipan materi perpajakan dalam kurikulum seluruh SMP Negeri.
Program ini sedang diperkuat dengan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh tim guru bersama tim DJP di Malang. RPS akan menjadi acuan seluruh SMP Negeri di Indonesia mulai tahun 2026 mendatang.
Melalui inovasi ini, kata dia, Malang bukan hanya menjadi kota pelajar, tetapi juga kota pionir dalam membangun kesadaran pajak sejak dini.
Pajak Bertutur diharapkan mampu menanamkan nilai kebangsaan, kejujuran, dan cinta tanah air, agar generasi muda menjadi bagian dari pembangunan Indonesia di masa depan.
