Bisnis.com, MALANG — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim menargetkan dapat membangun 22.000 unit rumah bersubsidi sepanjang 2019.
Ketua DPD Apersi Jatim Makhrus Sholeh mengatakan target pembangunan rumah sebanyak 22.000 unit itu lebih tinggi daripada realisasi pembangunan rumah bersubsidi di 2018 yang mencapai 18.000 unit.
“Permintaan rumah bersubsidi di kota/kabupaten di Jatim masih banyak sehingga dipasok berapapun akan diserap pasar,” katanya di Malang, Kamis (24/1/2019).
Daerah-daerah di Jatim, termasuk kawasan yang tengah berkembang, seperti Banyuwangi masih layak dibangun rumah bersubsidi karena harga tanahnya masih wajar.
Hanya empat daerah yang tidak mungkin dibangun rumah bersubsidi karena harga tanahnya yang tinggi, yakni Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, Kab. Gresik, dan Kab. Sidoarjo.
“Di daerah pinggiran Kota Malang, sebenarnya ada tanah yang harganya masih cocok untuk dibangun rumah bersubsidi, namun titiknya tidak banyak,” ujarnya.
Di 2018, kata dia, sebenarnya bisa dibangun 20.000 unit, namun tidak bisa direalisasikan karena beberapa pengembang tidak mampu menyelesaikan perizinannya secara tepat waktu.
Hal itu terjadi karena perizinan pembangunan rumah bersubsidi masih ruwet, hampir sama dengan rumah nonsubsidi. Contoh persyaratan izin yang banyak menjadi kendala, izin dari lingkungan.
Izin dari lingkungan biasanya diikuti permintaan warga aneh-aneh dan sering tidak wajar sehingga perundingan antarawarga dan pengembang menyita waktu yang lama.
Beberapa pemda ada yang sering kurang responsif terhadap pengajuan permohonan perizinan karena tidak ada lagi biaya pungutan yang tidak resmi.
“Masalah-masalah hambatan perizinan ini akan kami inventarisasi dan bahas dalam Rakerda Aspersi Jatim pada Maret mendatang untuk disampaikan ke pemerintah agar menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Daerah-daerah yang berpotensi dibangun rumah bersubsidi di Jatim, a.l Banyuwangi, Kediri, Probolinggo, dan Blitar. Ada 700 titik lokasi yang berpotensi dibangun rumah tipe tersebut.
Dari sisi insentif pemerintah, adanya FLPP dan subsidi uang muka untuk end user sebesar Rp4 juta cukup dapat memacu penjualan rumah bersubsidi. Namun untuk pengembang, subsidi yang diberikan sangat kurang.
Pemerintah membantu infrastruktur berupa pembangunan hanya sebatas 40 unit rumah, berapapun luas perumahan. “Dari sisi keadilan, sebenarnya bagus. Artinya, pengembang kecil pun berpeluang memperoleh subsidi,” ujarnya
Perlu menjadi perhatian pemerintah, terkait harga rumah. Sampai saat ini, harga rumah bersubsidi yang baru masih tetap, yakni Rp130 juta/unit.
Sesuai dengan konsep, harga tersebut akan direvisi menjadi Rp140 juta/unit. Kenaikan sebesar itu wajar mengikuti kenaikan bahan material banguan seperti besi, kenaikan upah pekerja, dan kenaikan harga tanah.
Saat ini, pengembang perumahan anggota Apersi Jatim mencapai 250 pengembang, 90% di antaranya bergerak di sektor perumahan bersubsidi. Dari total pengembang tersebut, 80% tergolong pengembang kecil dengan modal yang terbatas.
