Bisnis.com, SURABAYA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mememinta penghambat program swasembada pangan, termasuk gula, agar disikat sampai ke akar-akarnya.
Wamentan Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula di Indonesia.
Maka dari itu dia meminta seluruh pihak bekerja sama, termasuk untuk menindak oknum yang menghambat.
"Pelanggaran distribusi gula rafinasi harus ditindak tegas. Kita sedang fokus dan serius dalam program swasembada pangan. Jangan sampai segelintir orang mengganggu nasib petani tebu dan masa depan swasembada gula nasional. Apapun yang menghambat, sikat dan bereskan sampai ke akar-akarnya," ucap Wamentan Sudaryono dalam keterangan resmi, Kamis (3/7/2025).
Pernyataan itu disampaikan pada Sarasehan Kemitraan Gula Nasional (SKGN) 2025 yang mengangkat tema "Peningkatan Peran Petani Tebu dalam Mendorong Percepatan Swasembada Gula Nasional" di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Sebagai langkah jangka pendek, kata Sudaryono, pemerintah berkomitmen untuk menyerap gula tani hasil musim giling 2025.
Baca Juga
Negara hadir melalui lembaga pangan yang ditunjuk dalam hal ini ID Food yang akan melakukan take over pembelian dengan dukungan dana awal sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara.
Langkah ini disambut antusias oleh petani tebu yang tengah menghadapi beban berat operasional mulai dari tebang, muat, hingga pengelolaan pascapanen.
"Kami sangat berharap semua pihak yang terkait bisa bergerak bersama menjaga keberhasilan di sektor hulu dan hilir. Swasembada gula bukan sekadar target, melainkan komitmen berkesinambungan demi kedaulatan pangan bangsa," kata Mahmudi, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara.
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) sekaligus Ketua Pelaksana SKGN 2025, Edy Sukamto, menyatakan petani tebu 100% mendukung target Indonesia menuju swasembada gula pada 2027.
Namun, keberhasilan swasembada gula hanya akan tercapai jika ada keselarasan dan keberpihakan terhadap sektor hulu dan hilir secara berimbang.
"Kami menyambut baik Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp14.500/kg di tingkat petani beberapa tahun terakhir. Namun sangat disayangkan, setiap musim giling, harga kerap ditarik turun bahkan dalam proses lelang, pedagang enggan menawar. Ini sangat ironis dan menyulitkan petani," katanya.
Karena itulah, dia berharap ketegasan pemerintah terhadap berbagai praktik yang menghambat rantai distribusi gula perlu dilakukan.
Ihwal APTRI, Edy mengatakan organisasinya aktif menelusuri akar permasalahan di lapangan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai pasar ritel dan tradisional di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah.
Hasilnya, ada peredaran gula rafinasi secara masif di pasar konsumsi. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata niaga distribusi gula.
APTRI telah melaporkan masalah tersebut kepada pemangku kebijakan, termasuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
"Saat ini, proses penertiban dan penindakan tengah berjalan untuk memastikan agar distribusi gula rafinasi tidak merusak pasar gula konsumsi yang seharusnya menjadi ruang hidup petani tebu nasional," ucapnya.
