Bisnis.com, SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tingkat literasi maupun inklusi keuangan syariah di Indonesia saat ini masih sangat rendah dan terdapat gap yang sangat jauh dengan keuangan konvensional sehingga diperlukan adanya upaya yang lebih ekstra.
Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Kristianti Puji Rahayu mengatakan tingkat literasi atau pengetahuan tetang keuangan syariah di Indonesia pada 2019 tercatat baru sebesar 8,93 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah masih sebesar 9,10 persen.
“Dibandingkan dengan keuangan konvesional, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah kita terdapat gap yang sangat jauh. Walaupun literasi keuangan syariah ini setiap tahun ada pertumbuhan. Nah ini menjadi PR kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah ke depan,” ujarnya dalam virtual seminar Fesyar 2021, Kamis (30/9/2021).
Dia menjelaskan gap literasi keuangan syariah dengan konvensional ini mencapai 28,79 persen, dan gap inklusi keuangan mencapai 66,18 persen. Untuk keuangan konvesional sendiri tingkat literasinya mencapai 37,72 persen, dan inklusinya mencapai 75,28 persen.
“Indonesia dengan penduduk muslim terbesar yakni 87 persen atau 230 juta jiwa ini seharusnya memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah, dan memang masih ada tantangan-tantangan dalam pengembangannya seperti diferensiasi model bisnis/produk syariah yang masih terbatas, atau adopsi teknologi yang belum memadai, serta pemenuhan SDM belum optimal,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Kristianti, Indonesia sebenarnya sudah berada di rangking ke-4 untuk indikator ekonomi syariah, dan rangking 6 untuk keuangan syariah. Namun begitu, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk, dan Nilai industri halal pun semakin meningkat pada 2020 tercatat US$3 miliar, serta memiliki destinasi wisata halal terbaik di dunia.
Baca Juga
“Khusus untuk industri perbankan, literasi keuangan syariahnya paling tinggi dan itu ada 13 provinsi yang memiliki tingkat literasi di atas rata-rata Nasional, seperti DKI Jakarta, Jatim, NTB, Riau, Aceh, Jabar, Sumut, Sumbar, Sumsel, DIY, Jateng, Banten dan Kalbar,” jelasnya.
Kristianti menambahkan OJK pun telah menyiapkan strategi penguatan ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya adalah sinergi dan integrasi antara sektor riil, keuangan komersial, dan keuangan sosial sehingga ketiganya dapat tumbuh bersama.
“Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan industri keuangan syariah agar lebih berdaya saing dan dapat bertahan melewati masa pandemi, mengatasi keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM syariah yang unggul, dan meningkatkan terus menerus meningkatkan literasi,” jelasnya.
Selain itu, diperlukan adaptasi ekonomi dan keuangan syariah di era new normal yakni pentingnya go digital yang akan mendorong perilaku konsumen di era pandemi.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menambahkan untuk memperkuat ekonomi syariah di Jatim, Pemprov Jatim lebih fokus mendorong suplai produk halal yang dikatalisasi oleh basis pesantren yang sangat melimpah keberadaannya di Jatim.
“Peluang pengembangan ekonomi syariah kita salah satunya adalah banyaknya pesantren,” imbuhnya
