Bisnis.com, MALANG — Penyaluran kredit perbankan di wilayah kerja OJK Malang menembus Rp101,14 triliun sampai Oktober 2024.
Kepala Kantor OJK Malang, Biger Adzanna Maghribi, mengatakan realisasi kredit sebesar itu berarti tumbuh 12,90% secara yoy dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 30,98% yoy.
“Fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dalam menopang perekonomian baik dari sisi perkreditan (pembiayaan) maupun dari sisi penghimpunan dana,” ujarnya, Rabu (20/11/2024).
Di sisi jenis kepemilikan bank, kata dia, persentase pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan tertinggi dicatat oleh BPRS yang tumbuh sebesar 34,25% yoy dan disusul dengan bank umum syariah yang tumbuh sebesar 14,72% yoy.
Sisi penghimpunan dana, dia menegaskan, juga tumbuh positif sebesar 7,47% yoy menjadi sebesar Rp101,19 triliun, mendorong peningkatan LDR menjadi 99,95% per triwulan III/2024.
“Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL perbankan per September 2024 sebesar 2,47% atau menurun 0,002% yoy,” ujarnya.
Baca Juga
Jumlah kredit restrukturisasi melanjutkan penurunan dengan rasio loan at risk mencapai 7,69% atau menurun 1,14% yoy.
Penyaluran kredit dan/atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang masih tertuju kepada 3 sektor ekonomi utama, yakni Perdagangan Besar dan Eceran (Rp21,54 triliun; porsi: 21,30%), Industri Pengolahan (Rp17,76 triliun; porsi: 17,56%), dan Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna) (Rp15,72 triliun; porsi: 15,54%).
“Di sisi lain, sektor ekonomi dengan tingkat kredit dan/atau pembiayaan bermasalah tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (17,77%), Perantara Keuangan (11,88%), dan Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan (7,73%),” ucapnya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Dias Satria, menilai kinerja ekonomi dan keuangan di wilayah OJK Malang menunjukkan pertumbuhan yang baik, terutama dari sisi penyaluran kredit yang tumbuh 12,90% yoy.
Namun, dia mengingatkan, ketergantungan pada sektor konsumtif dan perdagangan (37% dari total kredit) menunjukkan bahwa ekonomi lokal masih didominasi oleh aktivitas ekonomi jangka pendek.
Untuk memastikan keberlanjutan, menurutnya, perlu diversifikasi ke sektor yang lebih inovatif seperti teknologi berbasis digital dan ekonomi hijau, yang juga dapat mendukung pengembangan Malang sebagai kota berbasis pendidikan tinggi dan kreatif.
Di sisi lain, dia mengingatkan pula, tingginya kredit bermasalah di sektor administrasi pemerintahan (17,77%) menjadi perhatian serius. Hal ini mencerminkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yang dapat memengaruhi kredibilitas sektor publik.
Oleh karena itu, kata Dias yang juga Ketua Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi UB, reformasi tata kelola keuangan pemerintah diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efektif. Langkah ini juga penting untuk mendorong kolaborasi yang lebih baik antara sektor publik dan swasta.
“Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 99,95% menunjukkan optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, tetapi juga menandakan risiko likuiditas yang perlu diantisipasi,” ucapnya.
Dia menyarankan, bank dapat mengatasi hal ini dengan meningkatkan penghimpunan dana melalui inovasi produk tabungan atau deposito syariah. Selain itu, edukasi keuangan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperluas akses ke produk-produk keuangan modern seperti reksadana retail dan instrumen pasar modal lainnya. (K24)
