Bisnis.com, MALANG — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencapai Rp3,28 triliun pada posisi Juli 2025.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi penyaluran KUR itu diperuntukkan bagi 56.778 debitur, yang berarti turun -6,81% dari sisi besaran penyaluran dan -4,83% dari sisi debitur.
"Kabupaten Malang paling banyak menyerap KUR, yakni mencapai Rp1,8 triliun untuk 30.850 debitur," kata Muhammad Rusna, Rabu (20/8/2025).
Penyaluran KUR di Kabupaten Malang turun -7,53% dari besaran penyaluran dan -7,97% dari jumlah debitur.
Selanjutnya, Kabupaten Pasuruan mencapai Rp768,6 miliar untuk 15.108, naik 0,66% (besaran penyaluran) dan -7,97% (debitur); Kota Malang Rp420,2 miliar untuk 6.700 debitur, turun -17,99% (besaran penyaluran) dan -9,52% (debitur).
Adapun Kota Pasuruan Rp81 miliar untuk 1.562 debitur, turun -10,90% (besaran penyaluran) dan -2,43% (debitur); dan Kota Batu Rp203,1 miliar untuk 2.559 debitur, naik 2,15%. (besaran penyaluran) dan 1,07% (debitur).
Baca Juga
Untuk penyaluran kredit Ultra Mikro, UMi, tersalur Rp132,5 miliar untuk 24.752 debitur, turun -7,91% (besaran penyaluran) dan -22,40% (debitur).
Daerah yang paling banyak menyerap UMi yakni Kabupaten Malang, sebesar Rp73 miliar untuk 12.836 debitur, naik 21,23% (besaran penyaluran), namun turun -7,03% (debitur).
Kabupaten Pasuruan Rp35 miliar untuk 6.994 debitur, turun -33,01% (besaran penyaluran) dan -37,68% (debitur); Kota Malang Rp35 miliar untuk 3.080 debitur, turun 22,07% (besaran penyaluran) dan -25,41% (debitur).
Kota Pasuruan Rp6,98 miliar untuk 1.331 debitur, turun 24,12% (besaran penyaluran) dan -30,96% (debitur); dan Kota Batu Rp2,96 miliar untuk 511 debitur, turun -16,52% (besaran penyaluran) dan -36,99% (debitur).
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai menurunnya nominal penyaluran KUR dan Kredit UMi serta debitur di hampir seluruh kabupaten/kota di wilayah KPPN Malang, seharusnya menjadi warning bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM.
Menurutnya, daya saing UMKM harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan dengan peningkatan fasilitas sertifikasi halal, perizinan, maupun standarisasi produk.
Kredit, termasuk KUR dan UMi, lebih banyak membantu dalam aspek produksi, sementara banyak UMKM yang masih kesulitan memperoleh akses pasar.
"Fasilitasi pemasaran menjadi salah satu kunci UMKM berkembang dan dapat menyerap kredit murah dari pemerintah melalui KUR maupun Kredit UMi," ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
