Bisnis.com, MALANG Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencapai Rp2,7 triliun per Juni 2025. Kredit dengan bunga terjangkau itu telah disalurkan untuk 47.868 debitur.
Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan meski penyaluran telah mencapai Rp2,7 triliun, realisasi itu turun -6,63% secara tahunan (yoy) jika dilihat dari sisi volume. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah debitur, KUR di Malang mengalami penurunan jumlah peminjam sebesar -4,13%.
“Penyaluran KUR terbesar di Kab. Malang yang mencapai Rp1,5 triliun untuk 26.081 debitur, turun -7,21% dari volume penyaluran dan -7,52% (debitur) secara yoy,” katanya, Selasa (15/7/2025).
Rusna juga merinci penyaluran KUR di wilayah lainnya. Tercatat, penyaluran KUR diKabaputen Pasuruan telah mencapai Rp641 miliar untuk 12.683 debitur, naik 0,51% secara volume dan 4,24% untuk jumlah debitur. Selanjutnya pencairan KUR di Kota Malang mencapai Rp348 miliar untuk 5,637 debitur. Jumlah ini secara volume turun -18,94% dan -8,91% untuk jumlah debitur.
Sementara itu, penyaluran KUR di Kota Batu telah mencapai Rp170 miliar. Nilai ini disalurkan untuk 2.148 debitur. Sedangkan Kota Pasuruan, KUR yang disalurkan mencapai Rp69 miliar untuk 1.319 debitur, turun -7,45% (volume) dan naik 4,10% (debitur).
Untuk penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi), kata dia, mencapai Rp98,3 miliar untuk 20.461 debitur, naik 6,59% (volume) dan turun -3,56% (debitur). Penyaluran tertinggi di Kab. Malang yang mencapai Rp50,8 miliar untuk 10.718 debitur, naik 35,84% (volume) dan 19,50% (debitur).
Baca Juga
Selanjutnya, Kab. Pasuruan Rp28,5 miliar untuk 5.736 debitur, turun -15,99% (volume) dan -24,54% (debitur); Kota Pasuruan Rp5,5 miliar untuk 1.063 debitur, naik 1,70% (volume) dan -11,56 (debitur); dan Kota Batu Rp 2,1 miliar untuk 415 debitur, turun -7,41% (volume) dan -23,29% (debitur).
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penyaluran KUR yang mengalami moderasi mengindikasikan bahwa perkonomian masih relatif berjalan lambat pada semester I/2025. Hal ini juga tidak bisa lepas dari situasi global yang terus bergejolak dan penuh ketidakpastian.
Menurutnya, fakta ini berimbas pada perekonomian nasional dan daerah. Dampaknya, adalah PHK yang meluas, kemenaker mencatat sampai pertengahan Mei terdapat sekitar 26.000 kasus PHK hingga pertengahan Mei 2025, sedangkan Apindo mencatat data kasus PHK lebih besar lagi, yaitu sekitar 74 ribu kasus PHK sampa dengan Maret 2025.
Dia menegaskan, situasi tersebut berakibat melemahnya daya beli sehingga berimbas pada sektor-sektor ekonomi kecil seperti UMKM. Rangkaian fenomena ini membuat penyaluran KUR mengalami penurunan karena dari sisi demand-nya sedang tidak baik-baik saja.
“Oleh karena itu, penyaluran bansos sejak Juni diharapkan mampu mendongkrak geliat perekonomian,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
.jpg?w=300&h=221)
