Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) yang disalurkan melalui pemerintah pusat di wilayah Kota Malang mencapai Rp49,7 miliar sampai dengan akhir Juni 2025.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan dana Bansos sebesar itu diperuntukkan kepada 80.126 penerima yang terdiri atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp27,9 miliar untuk 52.054 penerima, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi sebesar Rp19,7 miliar untuk 24.653 penerima, dan penyaluran Yatim/Piatu (YAPI) sebesar Rp2,1 miliar untuk 3.419 penerima.
"Alokasi anggaran belanja Bansos per program di wilayah Kota Malang tahun 2025 yang disalurkan melalui KPPN Malang sebesar Rp15,8 miliar dan sampai dengan 30 Juni 2025 telah terealisasi sebesar Rp7,8 miliar (49,50%)," kata Muhammad Rusna, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, anggaran Bansos dikelola oleh Satker Universitas Negeri Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim pada Program Pendidikan Tinggi.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai esensi dari Bansos adalah memperkuat daya beli masyarakat.
Langkah percepatan penyaluran Bansos, kata dia, sangat tepat karena akan menaikkan konsumsi rumah tangga krena perekonomian daerah lebih dari 60% disumbang dari konsumsi rumah tangga.
Baca Juga
Sehingga, kenaikan konsumsi otomotis akan mendorong perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.
Hal itu tentunya juga harus diimbangi dengan kebijakan stabilisasi harga, khususnya komoditas pangan agar daya beli tetap terjaga.
Bansos-bansos yang bersifat pemberdayaan, lanjutnya, diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga kelompok miskin dan kelompok rentan dapat keluar dari poverty trap melalui perbaikan SDM yang disasar pada sektor pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi.
.jpg?w=300&h=221)
