Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya tahun ini menyiapkan rencana aksi penuntasan penanganan skala lingkungan untuk 21 kelurahan yang merupakan lokasi prioritas sebagai upaya menuju kota zero kumuh.
Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeko Surabaya, Andi Prihandoko mengatakan, penetapan beberapa kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sudah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya 2015.
"Untuk tahun ini rencana aksi penuntasan penanganan skala lingkungan adalah menuntaskan sisa kawasan kumuh seluas 43,46 ha,” katanya dalam rilis, Kamis (2/8/2019).
Dia mengatakan untuk menyiapkan rencana aksi tersebut, Pemkot Surabaya bersama dengan tim Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) dan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP), serta Satuan Kerja Provinsi telah menyelenggarakan workshop.
“Diharapkan melalui workshop ini ada peningkatan kebijakan program dalam penanganan kumuh, dan menghasilkan berinovasi dan pemikiran dalam mendukung penuntasan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan di Kota Surabaya,” jelasnya.
Pakar Tata Tota Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), Maztri Indrawanto menilai Pemkot Surabaya harus mempercepat proses pengerjaan penataan kawasan yang menjadi prioritas setidaknya dalam 4 bulan terakhir nanti.
“Dengan mempercepat upaya penataan kawasan, Surabaya bisa menjadi pioner penantaan program Kotaku di Indonesia, dengan mencapai target 100-0-100 yang berarti 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak,” jelasnya.
