Bisnis.com, MALANG — Pemerintah melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur menggerojok Rp1,934 triliun untuk membangun prasarana permukiman pada tahun ini.
Alokasi tersebut merupakan upaya percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jatim M. Reva Sastrodiningrat mengatakan dari sisi pagu per kegiatan, sanitasi dialokasikan Rp442,905 miliar.
Selanjutnya, pengembangan kawasan permukiman (PKP) Rp308,278 miliar, air minum Rp104,557 miliar, bina penataan bangunan (BPB) Rp104,557 miliar, dan pelayanan manajemen Rp17,527 miliar.
“Yang paling banyak pengalokasian anggarannya, untuk prasarana strategis yang mencapai Rp834,436 miliar,” kata Reva saat Media Gathering Kementerian PUPR di Malang, Jumat (9/4/2021).
Untuk program reguler dialokasikan Rp1,349 triliun, yakni TPA RDF (refuse derived fuel) Tuban, dan Intalasi Pengolahan Limbah Terpadu Pasuruan.
Untuk PKP, yakni infrastruktur pendukung wisata Banyuwangi, permukiman kumuh Mayangan, Kota Probolinggo, serta permukiman kumuh Reko Kalongrowo, Tulungagung.
Untuk air minum, pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Lumbang, Kab. Pasuruan (tahap R3-R4), optimalisasi SPAM Ketapang Robbatal, Kab. Sampang, optimalisasi SPAM IKK Kec. Waru, Kab. Pamekasan.
Juga termasuk pembangunan jaringan perpipaan SPAM Desa Dolok Gede, Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro, dan optimalisasi SPM Sampang Kota.
Untuk proyek prasarana strategis berupa rehabilitasi 15 sekolah dan madrasah, pembangunan auditorium Brawijaya Entrepreneurships Terpadu, dan pembangunan gedung Universitas KH Wahab Hasbullah Jombang. Kegiatan BPB berupa pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara.
Program padat karya berupa Lembaga Pendidikan Keagamaan yang dialokasikan Rp162 miliar untuk 386 unit, pengembangan infrastuktur sosial ekonomi wilayah (Pisew) Rp78,6 miliar di 131 kecamatan, sanitasi berbasis masyarakat Rp10,5 miliar di 21 lokasi.
Selain itu, terdapat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Rp106,5 miliar di 453 desa, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Rp129,5 miliar di 285 kelurahan, tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle (TPS3R) Rp7,2 miliar di 12 lokasi, dan sanitiasi pedesaan Rp45 miliar di 90 lokasi.
Menurut Reva, prioritas kegiatan diarahkan untuk program padat karya. Proyek ditekankan pada penggunaan tenaga kerja lokal, penggunaan produk dalam negeri, penggunaan materal dari lokasi setempat, dan kegiatan regular dapat dilaksanakan dengan semi padat karya.
Program padat karya tahun anggaran 2020, kata dia, berhasil direalisasikan 100 persen baik program keuangan maupun program fisik.
Capaian akses sanitasi layak di Provinsi Jatim pada 2020 mencapai 80,96 persen dari target 76 persen, sedang capaian akses air minum layak mencapai 94,38 persen dari target 95,77 persen.
Dengan program padat karya, kata dia, diharapkan masyarakat mempunyai penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja sehingga dapat mendorong percepatan PEN.
“Tapi dampak program pembangunan infrastruktur permukiman di Jatim, baik proyeknya maupun penyerapan tenaga kerjanya, masih belum dihitung, berapa kontribusinya pada pertumbuhan daerah,” ujarnya.
