Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah strategi untuk membantu meningkatkan utilitas industri besi dan baja yang saat ini masih rendah rerata 50-55 persen sekaligus mengimplementasikan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Iwan memaparkan sektor industri pengolahan selama ini memiliki peran penting dala PDRB Jatim dengan kontribusinya yang mencapai 30 persen.
“Kontribusi industri baja sendiri yang merupakan subsektor industri logam dasar juga telah menempati posisi ke-5 (3,80 persen) setelah industri mamin (38,51 persen), pengolahan tembakau (24,66 persen), kimia farmasi dan obat tradisional (8,81 persen), dan kertas serta barang dari kertas (4,91 persen),” paparanya dalam The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) Business Forum (IBF) 2022 di Surabaya, Jumat (2/12/2022).
Dia melanjutkan, untuk konsumsi baja di Jatim juga mencapai 3,1 - 3,8 juta ton atau sekitar 20 - 25 persen dari total konsumsi baja nasional yang sebesar 15,5 juta ton pada 2021.
Namun begitu, lanjutnya, kebutuhan konsumsi besi dan baja di Jatim hingga kini tidak hanya dipasok dari produk dalam negeri, tetapi juga produk impor sehingga menyebabkan tingkat utilitas industri baja menjadi rendah lantaran serapan pasar domestik yang kurang optimal.
Untuk itu, lanjut Iwan, Pemprov Jatim memiliki peran untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui program P3DN yang telah dicanangkan pemerintah.
Adapun upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan dan fasilitasi peningkatan daya saing industri, mendorong kemitraan antara Industri Kecil Menengah (IKM) dengan industri besar dalam pemenuhan komponen peralatan dan mesin, sosialsiasi teknis perhitungan TKDN, serta mempercepat tumbuhnya industri substitusi impor.
“Untuk meningkatkan ulititas produk besi dan baja, kita juga memperluas hubungan dagang dan investasi melalui kerja sama, diplomasi, dan perjanjian bilateral baik secara regional maupun internasional,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Iwan, Pemprov Jatim juga memberikan kesempatan kepada penyedia barang yang memiliki sertifikai TKDN untuk bisa memenuhi kebutuhan instansi pemerintah melaui platform Jatim Bejo (Belanja Online).
“Saat ini TKDN di Jatim menempati posisi 3 setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta, dengan jumlah industri sebanyak 573 unit dan 6.204 sertifikat TKDN,” imbuhnya.
Data Disperindag Jatim mencatat, tren impor produk besi dan baja di Jatim dalam beberapa tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada 2019 sebelum pandemi, nilai impor baja ke Jatim mencapai US$1,92 miliar, lalu pada 2020 saat pandemu turun menjadi US$1,17 miliar, dan pada 2021 kembali naik menjadi US$1,79 miliar, serta sepanjang Januari - Juli 2022 sudah mencapai US$1,09 miliar.
Impor terbanyak berasal dari China US$515,48 juta, India UD$262,05 juta, Oman US$179,76 juta, Uni Emirat Arab US$179,27 juta dan Jepang US$123,82 juta.
Sementara kinerja ekspor besi dan baja Jatim hingga kini masih belum mampu melebihi nilai impornya. Tercatat pada 2019 ekspor besi baja Jatim sebesar US$389,86 juta, pada 2020 turun menjadi US$279,53 juta, pada 2021 berhasil meningkat menjadi US$622,07 juta dan selama Januari - Juli 2022 telah mencapai US$402,42 juta.
Negara tujuan ekspor baja Jatim pada 2021 yakni India US$274,64 juta, China US$123,04 juta, Malaysia US$25,69 juta, AS US$21,99 dan Thailand US$18,86 juta. Komoditas baja Jatim yang diekspor tersebut berupa cold rolled, stainless steel, prime hot rolled steel, hot rolled steel wire rods, non-alloy structural steels, dan stainless steel scrap.
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, I Gusti Putu Suryawirawan menambahkan, untuk meningkatkan utilitas industri baja Tanah Air, pemerintah pusat juga telah mendorong program P3DN yang akan menciptakan captive market sekaligus menumbuhkan investasi industri.
“Pemerintah juga mengkaji dan beri dukungan kebijakan safeguard dan tarif antidumping terhadap munculnya praktik dagang yang tidak adil, serta insentif bagi industri baja berupa tax holdiday, tax allowance, dan harga gas khusus di beberapa kawasan industri,” ujarnya.
Putu menambahkan, saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan Neraca Komoditas (NK) untuk besi dan baja yang rencananya diterapkan pada 2023. Melalui neraca komoditas ini akan diterbitkan persetujuan kuota impor dan ekspor dengan menggunakan acuan data produksi dan konsumsi baja nasional.
“Sekarang masih proses pengumpulan data, industri masih menyuplai data mereka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai karena ini sudah akhir tahun,” imbuhnya.
