Bisnis.com, SURABAYA — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi pendapatan daerah konsolidasian di Jatim pada 2022 mencapai Rp123,11 triliun atau setara 104,58 persen dari target.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Jatim, Taukhid mengatakan capaian APBD konsolidasian tersebut mengalami pertumbuhan negatif -0,53 persen (yoy) yang didominasi oleh pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) sebesar Rp78,63 triliun atau 63,87 persen dari total pendapatan daerah.
“Pendapatan daerah tersebut juga ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp42,18 triliun dan pendapatan lainnya Rp2,30 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers Asset & Liability Committee (ALco) Regional Jatim, Jumat (27/1/2023).
Dia melanjutkan, dalam APBD konsolidasian Pemprov Jatim dan 38 kota/kabupaten lainnya itu tercatat realisasi belanja daerah 2022 sebesar Rp118,17 triliun atau sebesar 92,52 persen dari target.
“Secara nominal capaian itu tumbuh negatif sebesar -1,02 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama 2021 yang di dominasi oleh komponen belanja pegawai sebesar 87,89 persen dari total belanja daerah,” jelasnya.
Adapun realisasi belanja daerah konsolidasian itu terdiri dari belanja barang jasa yang terealisasi sebesar 95,43 persen, belanja modal sebesar 97,30 persen, belanja bunga sebesar 44,12 persen, belanja subsidi sebesar 79,95 persen, belanja hibah sebesar 98,89 persen, belanja bansos sebesar 111,51 persen, belanja tak terduga sebesar 15,16 persen dan belanja transfer sebesar 101,78 persen
Baca Juga
“Dengan demikian sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat surplus APBD konsolidasian Rp4,93 triliun atau tumbuh 13,14 persen (yoy). Selanjutnya terdapat pembiayaan netto daerah Rp12,34 triliun yang menghasilkan akumulasi SiLPA Rp17,8 triliun,” imbuhnya.
Taukhid melanjutkan, khusus untuk realisasi APBN regional Jatim pada 2022 untuk pendapatan negara berhasil mencapai Rp256,35 triliun atau 107,48 persen dari target. Jumlah itu meningkat 11,72 persen (yoy).
Realisasi pendapatan negara itu berasal dari realisasi penerimaan pajak mencapai Rp106,78 triliun atau 111,86 persen dari target yang terdiri dari Pajak Penghasilan terealisasi 99,64 persen, PPN sebesar 123,95 persen, dan pajak lainnya 122,92 persen.
“Selanjutnya ditopang oleh penerimaan Bea dan Cukai Rp142,51 triliun atau 103,22 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp7,06 triliun atau 142 persen,” imbuhnya.
Sementara untuk realisasi belanja negara di Jatim pada 2022 mencapai Rp123,72 triliun atau 101,38 persen. Jumlah itu turun -1,14 persen dibandingkan 2021. Realisasi belanja negara itu ditopan oleh belanja K/L Rp45,09 triliun atau 97,35 persen atau turun -2,63 persen (yoy).
Taukhid menambahkan, untuk realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi Rp78,63 triliun atau 103,84 persen. Jumlah itu turun -0,26 persen (yoy). Penurunan disebabkan oleh adanya menurunnya prosentase realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik, dan Dana Insentif Daerah (DID).
“Surplus anggaran regional Jatim mencapai Rp132,64 triliun atau tumbuh 113,88 persen (yoy). Surplus itu menunjukkan signifikansi kontribusi perekonomian Jatim terhadap perekonomian nasional dan akselerasi pemulihan perekonomian Jatim,” imbuhnya.
