Bisnis.com, SURABAYA - Bank Jatim bersama Pemkot Batu mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Rabu (17/7/2024).
Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin menjelaskan kegiatan peluncurkan ini merupakan bukti komitmen perseroan untuk mendukung seluruh program kerja Pemkot Batu dalam hal elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
"Kami siap mendukung Pemkot Batu untuk meningkatkan ETPD demi terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah melalui KKPD,” jelasnya dalam rilis, Kamis (18/7/2024).
Zulhelfi menjelaskan kartu kredit ini bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai, serta mendorong inovasi daerah.
Adapun yang terpenting dari penggunaan KKPD adalah memudahkan pejabat pelaksana APBD untuk belanja barang/jasa melalui e-payment dalam mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Penggunaan KKPD dapat mempersingkat administrasi dan menyajikan data transaksi secara transparan. Setiap detail pembelanjaan terekam semua sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik.
Baca Juga
"Berdasarkan data, sebagian besar transaksi UP KKPD atau sekitar 40 persennya dapat terserap melalui UMKM. Potensinya besar, di Jawa Timur sendiri terdapat 29 kabupaten dan 9 kota dengan lebih dari 5000 SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan jutaan UMKM. Itu harus dioptimalkan," jelasnya.
Zulhelfi menegaskan digitalisasi keuangan daerah telah menjadi urgensi di era seperti sekarang ini.
Pj. Wali Kota Batu Aries Agung Paewai menuturkan, penggunaan KKPD di Kota Batu akan terus didorong sehingga seluruh perangkat daerah dapat menggunakannya. Pihaknya berharap dengan adanya KKPD ini dapat meningkatkan serapan anggaran di Kota Batu.
"Terpenting lagi perangkat daerah yang menyelenggarakan KKPD ini juga harus mengawasi penggunaannya. Dan kami juga berharap penggunaan KKPD bisa memberikan manfaat positif bagi produk lokal terutama dalam pengadaan belanja barang dan jasa," tuturnya.
