Bisnis.com, MALANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai macam kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan sampai dengan akhir April 2025, OJK Malang telah melaksanakan 34 kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan total peserta mencapai 12.552 orang.
"Perencanaan pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya mempertimbangkan sasaran target prioritas sesuai Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025," kata Farid Falatehan, Rabu (21/5/2025).
Sementara itu, kata dia, OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen.
Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan 75,02 persen.
Penghitungan SNLIK Tahun 2025 dilakukan menggunakan dua metode. Metode pertama, disebut sebagai Metode Keberlanjutan, adalah metode perhitungan yang dilakukan dengan cakupan sembilan sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Fintech Lending (Pindar), PT Permodalan Nasional Madani.
Baca Juga
Selain itu juga mencakup Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) sebagaimana cakupan pada SNLIK Tahun 2024 sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program literasi dan inklusi keuangan OJK.
Metode kedua, disebut sebagai Metode Cakupan DNKI, adalah metode penghitungan yang memperluas cakupan sektor keuangan dengan penambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Lembaga Jasa Keuangan Lain (Koperasi Simpan Pinjam [KSP]/Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto/PT Pos Indonesia/Lembaga Penjaminan/dan lain-lain).
"Masih jomplangnya angka literasi dan inklusi keuangan menyebabkan masih sering terjadi kasus penipuan terkait lembaga jasa keuangan maupun investasi ilegal," katanya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai inklusi keuangan yang memgalami kenaikan cukup signifikan menunjukan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal semakin tinggi.
Layanan perbankan dan lembaga pembiayaan yang semakin dekat dengan masyarakat, kata dia, mudah diakses dengan perangkat gadget maupun layanan off line yang berada di tengah masyarakat mendorong inklusi keuangan semakin tinggi.
Namun demikian, kehadiran layanan keuanagn yang semakin dekat dengan masyarakat ini harus lebih diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Menurutnya, literasi keuangan ini penting untuk memberikan bekal bagi Masyarakat dalam memlih sumber pembiayaan mauapun instrument investasi yang tepat dan legal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta aman.
Oleh karena itu, kata Joko, program-program literasi keuangan, khususnya di daerah rural (pedesaan) harus terus dilakukan secara berkelanjutan dengan bersinergi dengan berbgai organisasi kemasyarakata dan menyesuaikan kearifan lokal. Selain itu, program-program peningkatan literasi keuangan juga menyasar pada Gen Z.
.jpg?w=348&h=261)
