Bisnis.com, SURABAYA — DPRD Kota Surabaya mendukung dan mendorong pendirian Koperasi Merah Putih untuk menjadi pemantik pembangunan ekonomi kerakyatan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya terhadap program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP).
Apalagi koperasi ini merupakan salah satu dari 3 program prioritas Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Sekolah Rakyat dan penguatan ketahanan pangan nasional.
"Presiden Prabowo memiliki latar belakang pemahaman pertahanan dan keamanan yang paripurna. Maka tidak heran bila ketiga program prioritas ini ditujukan untuk memperkuat fondasi sosial dan ekonomi bangsa. Dan saya berharap Surabaya bisa menjadi salah satu daerah yang paling siap menyambutnya," kata Arif Fathoni, Rabu (28/5/2025).
Dia menilai KMP adalah program yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Dengan prinsip koperasi sebagai lembaga usaha dari, oleh, dan untuk anggota, alokasi dana dari pemerintah pusat diyakini mampu meningkatkan kelas ekonomi masyarakat kecil, terutama yang berada di lingkup mikro dan informal.
Baca Juga
"Koperasi itu soko guru ekonomi. Di satu sisi, kita bicara perekonomian makro, tapi jangan lupakan yang mikro. Nah, Koperasi Merah Putih ini adalah alat penting untuk menggerakkan perekonomian dari bawah," ucap dia.
Dia menekankan, KMP dapat bersinergi dengan visi pembangunan Kota Surabaya, terutama program kampung madani yang dicanangkan Wali Kota.
Kampung madani pada dasarnya adalah wilayah yang mandiri dan produktif, dibangun atas dasar semangat gotong royong dan partisipasi ekonomi warganya.
Dia mencontohkan KMP di Kecamatan Wonocolo yang bisa difokuskan pada distribusi gas elpiji. Dengan menjadikan KMP sebagai pangkalan resmi LPG, distribusi menjadi lebih efisien dan terjangkau.
"Kalau distribusinya dekat dan rantai pasoknya pendek, maka harga di tingkat masyarakat bisa lebih stabil," katanya.
Namun, dia mengingatkan pentingnya diferensiasi usaha antarwilayah karena karakteristik warga Surabaya yang berbeda-beda.
KMP juga harus menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing wilayah agar benar-benar efektif.
Fathoni juga mengimbau agar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tidak hanya terlibat secara administratif.
Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin, bukan hanya dalam forum formal seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT).
"Paling tidak, ada program pelatihan dan bimbingan teknis berkala untuk pengurus KMP. Mereka harus terus upgrading skill, supaya bisa menangkap peluang usaha yang nyata dan tepat sasaran," kata dia.
Dia menegaskan bahwa pengurus koperasi harus benar-benar aktif, bukan hanya sekadar hadir secara formalitas.
Menurutnya, koperasi bisa gagal jika tidak ada kemampuan manajerial dan semangat kewirausahaan yang dibangun secara kolektif.
Terakhir, dia mengingatkan bahwa koperasi sudah lama hadir di Surabaya. Maka, pembentukan KMP harus dilakukan secara harmonis dan kolaboratif dengan koperasi-koperasi yang telah ada.
"Jangan saling mematikan. Justru KMP ini harus bisa menjadi pendorong bagi koperasi lain agar bangkit dan berdaya,” ucapnya.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Medy Prakoso menyambut baik pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong kemandirian ekonomi lokal.
