Bisnis.com, SURABAYA — Realisasi belanja negara telah terserap Rp47,91 triliun di Jawa Timur sampai dengan Mei 2025. Jumlah tersebut setara dengan 37,89% dari pagu.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna mengatakan bahwa kinerja belanja negara terdiri dari belanja K/L sebesar Rp14,03 triliun dan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp33,88 triliun.
“Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp97,8 triliun atau 34,64% dari target sebesar Rp282,65 triliun,” ujarnya, Jumat (20/6/2025).
Dudung menjelaskan bahwa penerimaan itu terdiri atas perpajakan sebesar Rp94,4 triliun dan PNBP Rp3,41 triliun.
Penerimaan Perpajakan disumbang oleh Ditjen Pajak sebesar Rp46,85 triliun dan Ditjen Bea Cukai Rp55,09 triliun.
Sementara itu, belanja pegawai terealisasi Rp9,87 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang disalurkan sesuai jadwal.
Baca Juga
Belanja barang terealisasi Rp3,22 triliun yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban nasional, pendidikan tinggi, infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan, sarpras pendidikan, profesionalisme prajurit, pendidikan dasar, konsolidasi demokrasi, dan layanan hukum.
Belanja modal, tambah Dudung, terealisasi Rp874,46 miliar. Jumlah itu digunakan untuk prasarana bidang pertahanan dan keamanan, modernisasi peralatan kesehatan, pendidikan, hingga peralatan internal K/L.
Belanja bantuan sosial terealisasi Rp67,52 miliar yang digunakan antara lain untuk anak yatim piatu (YAPI), Program PKH, bantuan pendidikan dasar dan menengah, dan bantuan pendidikan tinggi.
Menurutnya, dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Mei 2025 terealisasi sebesar Rp33,88 triliun. Realisasi dana alokasi umum terealisasi Rp19,7 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/belanja aparatur.
Realisasi dana bagi hasil mencapai Rp3,86 triliun yang dipengaruhi perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode. Realisasi insentif fiskal terealisasi Rp181,27 miliar. Realisasi dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp14,79 miliar.
“Realisasi DAK nonfisik Rp5,84 triliun ditopang oleh dana BOS, difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan, dan dana desa terealisasi Rp4,27 triliun dipengaruhi oleh banyaknya pemda yang belum menyampaikan syarat salur.” ucapnya.
