Bisnis.com, MALANG — Penerimaan perpajakan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp45,6 triliun, paling banyak disumbang oleh sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) pada Mei 2025.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatatakan penerimaan perpajakan sebesar itu berarti mengalami pertumbuhan sebesar 3,04%, sisi kinerja pendapatan negara secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%.
"Pertumbuhan penerimaan perpajakan banyak disumbang sektor IHT, baik PPN maupun dari cukainya. Khusus cukai mencapai Rp36,8 triliun atau naik 11,60% year on year (yoy)," kata Muhammad Rusna, Rabu (25/6/2025).
Kinerja pendapatan negara secara nominal naik sebesar Rp1,4 triliun, namun pada sisi belanja negara mencatatkan penurunan sebesar 4,34%.
Menurutnya, belanja negara menunjukkan kinerja positif sebesar 38,35% (Rp5,7 triliun), namun mengalami penurunan sebesar 4,34% yoy.
Kinerja Belanja Negara ditopang oleh kinerja belanja TKD yang mampu meng-counter Belanja Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan sebesar 17,26% (yoy).
Baca Juga
Di wilayah Malang Raya dan Pasuruan, Satker dengan pagu terbesar dimiliki KOREM-083/BDJ DAM V/BRW dengan pagu sebesar Rp687,2 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp287,8 miliar atau 41,88%.
Kinerja APBN per jenis belanja untuk belanja pegawai telah realisasi 43,30%, belanja barang sebesar 24,22%, belanja modal sebesar 5,52%, dan belanja bantuan sosial telah terealisasi sebesar 49,50%.
Kinerja Belanja K/L ditopang komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 43,30% dan Belanja Barang yang terealisasi sebesar 24,22% dan Belanja Modal yang terealisasi sebesar 5,52%.
"Kinerja realisasi TKD di Malang Raya sampai dengan 31 Mei 2025 mencapai 40,54% atau Rp2,63 triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp8,8 triliun dengan kontributor utama adalah Belanja DAU,” ucapnya.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai sektor IHT menjadi penopang penerimaan perpajakan dan belum tergantikan kontribusi besarnya sektor ini.
Namun, kata dia, sektor ini terus mengalami tekanan dari sisi kebijakan cukai maupun serangan rokok illegal.
Di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada tersendatnya peneriman perpajakan, idealnya pemerintah memberikan afirmatif kebijakan pada sektor IHT karena kontribusinya untuk menopang penerimaan negara, ketenagakerjaan, dan linkage perekonomian yang diciptakan dengan berbagai sektor ekonomi.
Di sisi lain, belanja pemerintah daerah harus terus dipacu untuk memberikan stimulus pada perkonomian karena saat ini investasi relatif stagnan di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada lesunya perkonomian domestik sehinga belanja pemerintah menjadi kunci ekonomi terus bergeliat, khususnya kebijakan dalam meningkatakatkan daya beli seperti BSU, dan berbagi program bansos.
