Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya akan mulai menjalankan tes swab terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot sebanyak 10 persen dari total pegawai yang ada.
Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 melalui kasus aktif yang masih ada.
“Insyaallah kita akan mulai pada 24 November 2021. Kami akan memulai dari instansi Pemkot Surabaya, yakni ASN terlebih dahulu. Hal ini untuk memberikan contoh terkait strategi dari Pemkot Surabaya untuk penemuan kasus,” katanya dalam rilis, Senin (22/11/2021).
Dia menjelaskan upaya tersebut telah tertuang dalam SE bernomor 001.1/13997/436.7.2/2021 yang telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi,
“Sasaran tes swab adalah 10 persen dari total karyawan atau karyawati di masing-masing tempat kerja atau usaha,” katanya.
Dia mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan swab RT-PCR yang difasilitasi oleh puskesmas wilayah setempat. Pemkot Surabaya sendiri akan menerjunkan tim gabungan yang berasal dari Dinas Kesehatan Surabaya, kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga
“Tim Dinkes akan melakukan swab keliling di kantor-kantor. Peserta yang akan dites swab nanti akan dipilih, karena akan didata, berapa warga yang dari dalam dan luar Kota Surabaya, yang mungkin mereka berasal dari wilayah yang sedang ada pasien Covid-19,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah berkirim surat kepada setiap perusahaan negeri dan swasta di Kota Surabaya, untuk melakukan sampling tersebut, sekaligus menjadi bagian dari kegiatan Swab Hunter.
Febri menjelaskan, pelaksanaan swab tes tersebut juga dilihat dari beberapa jumlah peningkatan pasien Covid-19, yang sedang dirawat di Hotel Asrama Haji (HAH). Apalagi dalam 2 - 3 minggu terakhir terdapat sedikit kenaikan kasus di Surabaya.
“Biasanya di Hotel HAH hanya 7 - 9 pasien, tapi sekarang ada 11-14 pasien. Ini harus diantisipasi, walaupun kita melihat kondisi orang tersebut hanya sebatas OTG (Orang Tanpa Gejala) saja,” imbuhnya.
Febri mengimbau agar masyarakat tidak meremehkan Covid-19 di masa PPKM Level 1 sebab dalam penangannya dibutuhkan kerja sama dari berbagai elemen masyarakat dengan disiplin protokol kesehatan
