Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sekitar Rp185 miliar untuk melakukan intervensi terhadap sejumlah sektor guna menyukseskan pengendalian inflasi nasional dan menjaga stabilitas ekonomi.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjelaskan total anggaran tersebut merupakan anggaran reguler dan hasil re-alokasi yang mengikuti aturan earmarking 2,21 persen Dana Transfer Umum (DTU) dari anggaran yang belum tersalurkan.
“Jadi anggaran regulernya Rp118 miliar ditambah dengan eamarking Rp66,6 miliar. Mudah-mudahan Provinsi Jatim dapat turut menyukseskan dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi kita,” ujarnya dalam paparan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Bank Indonesia, Rabu (14/9/2022).
Dia menjelaskan anggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi 2022 ini diberikan sesuai dengan PMK No.134/PMK.07/2022 ayat 2 tentang Belanja Wajib Perlindungan Sosial.
Adapun secara rinci intervensi yang dilakukan Pemprov Jatim yakni menyalurkan bantuan senilai Rp600.000/penerima di setiap sektor, seperti dari Dinas Sosial akan memberikan top-up bagi penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan total penerima 4.000 orang sehingga totalnya mencapai Rp2,4 miliar.
Sedangkan intervensi dari Dinas Perhubungan sebesar Rp14,56 miliar disalurkan untuk ojek konvensional dan online Rp600.000/orang dengan total penerima 24.271 orang dengan harapan dapat membantu pemenuhan operasional pengemudi ojek akibat kenaikan harga barang.
Baca Juga
Di segmen nelayan akan disiapkan Rp12,46 miliar yang akan diberikan kepada 20.770 nelayan dengan nominal Rp600.000/orang. Sasaran dari bansos ini adalah nelayan kecil yang tidak mendapatkan bantuan serupa baik dari pusat maupun daerah setempat.
Sementara intervensi dari Dinas Koperasi dan UKM disiapkan Rp18 miliar yang akan diberikan untuk 30.000 pelaku usaha mikro yang dibagi melalui masing-masing dinas kota/kabupaten sebesar Rp600.000/pelaku usaha. Disusul Disperindag Rp200 juta, dan berbagai operasi pasar.
Bantalan sosial juga diberikan untuk sektor energi listrik kepada 14.921 rumah tangga miskin (RTM) yang masing-masing mendapat Rp500.000/RTM sehingga total anggaran yang disiapkan yakni Rp6,1 miliar, atau dengan alternatif Rp300.000/RTM.
Di sektor pertanian dan perkebunan, Dinas Pertanian menganggarkan Rp3,65 miliar untuk bantuan perlindungan sosial diberikan kepada poktan Rp30,45 juta/desa dengan total penerima 120 desa. Rencana bantuan terdiri dari alat hidroponik, benih, bibit, pakan, kolam ikan, dan pendampingan.
Untuk Dinas Perkebunan sebesar Rp3,16 miliar untuk kelompok tani perkebunan khususnya kopi, kakao, cengkih, jambu mete dan nilam agar petani perkebunan dapat mengurangi biaya produksi.
Emil menambahkan, dari sektor transportasi, Dishub juga sudah menganggarkan Rp24 miliar, yang terdiri dari subsidi angkutan kapal perintis dengan rute Probolinggo - Gili Ketapang - Gili Mandangin - Sampang - Pamekasan PP dengan 16 voyage dengan total anggaran Rp15 miliar.
Serta untuk subsidi bus Trans Jatim rute Sidoarjo - Surabaya - Gresik dengan total anggaran Rp9 miliar agar tarif penumpang tetap terjangkau dan kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.
