Bisnis.com, MALANG — Transfer ke daerah (TKD) Kemenkeu di wilayah kerja KPPN Malang, yakni Malang Raya dan Pasuruan, menembus Rp7,3 triliun sampai pada posisi Oktober 2024.
Kepala KPPN Malang, Mohammad Rusna, mengatakan realisasi sebesar itu berarti 85,53% dari pagu Rp8,5 triliun. “Pagu terbesar adalah DAU dengan pagu Rp4,9 triliun dan realisasi s.d 31 Oktober 2024 sebesar Rp4,4 triliun (88,58%),” ujarnya, Selasa (19/11/2024).
DAK Fisik s.d 31 Oktober 2024, kata dia, telah terealisasi sebesar Rp209,6 miliar (52,12%), sedangkan BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp65,9 miliar (84,62%).
Selanjutnya, Dana Desa telah disalurkan kepada 738 desa dengan nominal realisasi Rp816,9 miliar (96,46%), insentif fiskal telah terealisasi sebesar Rp54,5 miliar (62,81%).
DAK Non-Fisik terealisasi sebesar Rp565,9 miliar (79,80%) dan untuk BOSP telah terealisasi sebesar Rp706,8 miliar (99,63%).
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pemerintah pusat telah melakukan realiasisasi TKD dan DD di atas 85% dan 96,46%. Namun, capaian realiasi dana transfer ini belum diimbangi dengan serapan anggaran oleh pemda.
Baca Juga
Data di portal DJPK kemenkeu per 18 November 2024 menunjukkan bahwa serapan anggaran (belanja) pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dan Pasuruan masih di bawah 75%. Serapan anggaran Kota Malang masih di kisaran 65,86%, Kab. Malang 72,92%, Kota Batu 42,44%, Kab. Pasuruan 59,96%, dan Kota Pasuruan 55,62%.
Dengan sisa waktu sampai akhir 2024, dia menegaskan, penyerapan anggaran oleh pemda-pemda tersebut berpeluang maksimal hanya di 90%.
“Oleh karena itu, pemda harus lebih keras dalam melakukan penyerapan anggaran untuk meminimalkan SiLPA dan APBD benar-benar efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)
