Bisnis.com, SURABAYA — Realisasi Pendapatan Negara Jawa Timur (Jatim) mencapai Rp57,68 triliun atau 20,41% dari target sebesar Rp282,65 triliun pada posisi Maret 2025.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur (Jatim), Dudung Rudi Hendratna, mengatakan penerimaan sebesar itu terdiri atas penerimaan perpajakan terealisasi sebesar 20,31% (Rp56,31 triliun) dari target dan PNBP mencapai 25,6% (Rp1,36 triliun) dari target (Rp5,3 triliun).
"Penerimaan Perpajakan terdiri dari Ditjen Pajak sebesar Rp21,6 triliun, dan Kepabenan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp34,69 triliun (23,31% dari target)," ucap Dudung Rudi Hendratna dalam keterangan resminya, Jumat (2/5/2025).
Realisasi Belanja Negara sampai dengan Maret 2025 telah terserap Rp27 triliun atau 21,51% dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp7,95 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp19 triliun.
"Hingga Maret 2025, Penerimaan Pajak mencapai Rp21,6 trliun, yang ditopang terbesar dari sektor Industri Pengolahan dengan penerimaan pajaknya sebesar Rp12,08 triliun," katanya.
Dudung menjelaskan penerimaan Bea Cukai berasal dari Cukai sebesar Rp33,09 triliun (23,25% dari target) dipengaruhi oleh adanya pembayaran maju beberapa CK-1.
Baca Juga
Penerimaan bea masuk Rp1,4 triliun (22,13% dari target) dipengaruhi penurunan tarif efektif dan nilai impor, serta bea keluar Rp193,35 M (164,5% dari target) dipengaruhi tingginya harga referensi CPO dan harga patokan ekspor biji kakao.
"Penerimaan bea dan cukai di Jawa Timur selalu didominasi dari Cukai Hasil Tembakau dan turunannya, karena Jatim merupakan sentra tanaman tembakau sekaligus Industri Hasil Tembakau," katanya.
Sedangkan realisasi PNBP tetap terjaga. Hingga 31 Maret mencapai Rp2,04 triliun (38,20% dar target) dari PNBP Lainnya, PNBP BLU yang berasal dari Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pelayanan Pertanahan, Penerbitan STNK, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, dan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
Untuk pengelolaan aset, kata Dudung yang juga Kepala Kanwil DJKN Jatim, realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim mencapai Rp1,43 triliun atau 26,25% dari target, dengan penerimaan PNBP Lelang sebesar Rp66,3 miliar atau 53,10% dari target Rp124,87 miliar.
Realisasi PNBP Aset Rp29 miliar atau 17,58% dari target Rp165,14 miliar. Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp24,02 juta atau 15,66% dari target Rp153,4 juta.
Belanja Pegawai terealisasi Rp6,21 triliun yang sudah disalurkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai jadwal.
Untuk Belanja Barang, kata dia, terealisasi Rp1,39 triliun dengan porsi penyaluran digunakan antara lain untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengelolaan dan pembinaan pendidikan madrasah, pelayanan haji dalam negeri, peningkatan akses mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam.
Juga, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, untuk pelaksanaan preservasi Jalan Nasional, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SDA, dan pengendalian lumpur Sidoarjo.
Belanja Modal, dia menegaskan, terealisasi Rp288,22 miliar, antara lain digunakan untuk modernisasi non-alutsista, peningkatan rumah dinas, dan sarana bidang pendidikan, pengadaan sarpras internal, pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air, serta peningkatan kapasitas jalan nasional (jalan dan jembatan), konektivitas perkeretaapian, dan sarana bidang konektivitas laut.
"Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp54,66 miliar. Belanja bansos masih difokuskan untuk penyaluran bantuan pendidikan khususnya pada perguruan tinggi dan pendidikan dasar," ucapnya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, menilai secara umum kinerja realisasi di Jatim lebih baik dari rata rata nasional. Kontribusi penerimaan cukai juga didominasi oleh Jatim sebagai penghasil utama industri rokok.
Dari sisi belanja, kata dia, efektivitas adalah kunci di mana semakin efektif akses masyarakat terhadap belanja publik akan berperan besar dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, belanja diharapkan juga dapat meningkatkan pelayanan publik seperti keamanan dan infrastruktur yang lebih berkualitas. Sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi belanja publik yang efektif juga akan mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi.
"Perbaikan iklim investasi memlalui pelayanan publik yang baik akan mendorong tumbuhnya investasi. Di sini Belanja perlu difokuskan pada pelayanan publuk pendorong pertumbuhan ekonomi," ucap Wildan yang juga Ketua ISEI Malang itu.
