Bisnis.com, SURABAYA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam penegakan hukum perpajakan, optimalisasi pertukaran data, dan pemberantasan peredaran rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I, Samingun, menekankan pentingnya pertukaran data dan informasi antarinstansi dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan jabatan.
"Bagi-bagi informasi sangat penting supaya potensi pajak bisa tergali optimal. Semakin banyak data yang kita sandingkan akan semakin baik," ucap Samingun, dalam pernyataan resminya, Selasa (12/8/2025).
Pernyataan itu disampaikan saat melakukan audiensi dengan Kepala Kejati Jawa Timur, Kuntadi, bersama dengan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin, dan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Untung Supardi di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, Senin (11/08/2025).
Agustin Vita Avantin menekankan perlunya dukungan Kejati Jatim untuk memastikan efektivitas penagihan pajak aktif.
"Kami meminta dukungan dari Kejati Jawa Timur untuk memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan. Penagihan aktif terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya perlu terus dilanjutkan demi mengamankan penerimaan negara," ujarnya.
Baca Juga
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Untung Supardi, menyoroti kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal.
"Rokok ilegal ini menjamur di berbagai wilayah, termasuk di area Kanwil DJP Jawa Timur III. Berdasarkan kajian Indodata Research Center, kerugian negara pada 2024 akibat rokok ilegal mencapai sekitar Rp97,81 triliun. Ini sangat merugikan penerimaan negara," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Kajati Jatim, Kuntadi, menyambut positif sinergi lintas instansi dan menegaskan komitmen dalam menangani pelanggaran hukum perpajakan, termasuk penggelapan pajak dan pemberantasan rokok ilegal.
Kajati yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung ini sangat antusias dengan kegiatan sinergi ini.
"Dari kasus tersebut kami cek apakah transaksinya sudah dilaporkan atau tidak. Data ini dapat menjadi kunci dalam penggalian potensi pajaknya," ucap Kuntadi.
DJP Jawa Timur dan Kejati Jatim sepakat memperkuat mekanisme pertukaran data, mempercepat proses hukum, dan menuntaskan penanganan pelanggaran perpajakan serta pemberantasan rokok ilegal.
Menurutnya, sinergi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga melindungi pelaku usaha yang sudah patuh dari persaingan usaha yang tidak sehat.
