Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sebanyak 121 SPPG Telah Terbentuk di Jatim

Sebanyak 121 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di Jawa Timur (Jatim) per Jumat (20/6/2025).
Sebanyak 121 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di Jawa Timur (Jatim) per Jumat (20/6/2025). JIBI/Bisnis-Arief Hermawan P
Sebanyak 121 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di Jawa Timur (Jatim) per Jumat (20/6/2025). JIBI/Bisnis-Arief Hermawan P

Bisnis.com, SURABAYA — Sebanyak 121 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di Jawa Timur (Jatim) per Jumat (20/6/2025).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, mengatakan bahwa pihaknya terus memperluas jangkauan SPPG.

Dengan demikian, lanjut dia, penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa lebih masif seperti yang ditargetkan oleh pemerintah.

"Penerima manfaat MBG ini adalah 3.139 kelompok dengan jumlah 362.595 penerima yang terdiri dari murid sekolah mulai PAUD sampai dengan tingkat menengah atas, termasuk pondok pesantren sampai dengan sekolah luar biasa, serta para Balita, ibu hamil, dan ibu menyusui," katanya, Jumat (20/6/2025).

Selain itu, Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur sangat concern terhadap program Koperasi Merah Putih (KMP).

Hingga 16 Juni 2025 sebanyak 8.492 KMP telah terbentuk dari 8.494 desa/kelurahan di Jawa Timur dengan berbagai dukungan yang telah diberikan. 

"Sedangkan Bumdes yang diharapkan nantinya dapat bersinergi dengan KMP jumlah keseluruhan adalah 6.814 BUMDesa (88% dari 7.721 Desa)," ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, menilai realisasi bantuan dan program tetap perlu dievaluasi bukan hanya sisi output tetapi juga outcome-nya secara terukur sehingga tercipta efektifitas anggaran. 

Menurutnya, perlu juga dikawal dan diharapkan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan.

Selain menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, desa juga diharapkan memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah. 

"Program KMP pada tahap awal sebaiknya mengutamakan pemguatan SDM (Sumber Daya Manusia) agar pengelolaan koperasi dapat berjelanjutan," ujar Wildan yang juga Ketua ISEI Malang itu, Sabtu (21/6/2025).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper