Realisasi Belanja Tagging Inflasi di Wilayah KPPN Malang Rp41,9 Miliar

Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja tagging inflasi di Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif mencapai Rp41,9 miliar sampai akhir semester I/2025.

"Alokasi pagu tagging inflasi sebesar Rp139 miliar," ujar Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, Selasa (15/7/2025).

Rincinya, program keterjangkauan harga dengan pagu Rp93,6 miliar terealisasi Rp33,7 miliar (36,10%), ketersediaan pasokan Rp14,7 miliar terealisasi Rp586,6 juta (3,97%), kelancaran distribusi Rp9,9 miliar terealisasi Rp4,3 miliar (44,11%), dan komunikasi yang efektif Rp20,6 miliar terealisasi Rp3,1 miliar (15,11%). 

Pada Juni 2025, kata dia, Kota Malang secara month-to-month (mtm) mengalami inflasi sebesar 0,38% dan secara yera on year (yoy) mengalami inflasi sebesar 2,11%, lebih tinggi dari inflasi yang terjadi di Jawa Timur dan Nasional. 

Inflasi dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabe rawit, kacang panjang, bawang merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan.

Menurutnya, inflasi yang terjadi secara yoy pada Juni 2025 dipicu oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kopi bubuk, dan beras.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai belanja tagging inflasi ini diharapkan juga dapat dialokasikan untuk program-program jangka menengah dan Panjang yang mendukung Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. 

Menurutnya, program-program tersebut untuk memperkuat produksi (baik dari sisi on farm maupun of farm), karena hal ini akan berdampak pada keterjangkauan harga dan ketersedian pasokan. 

Selain itu, kata dia, penguatan manajmen informasi produksi, permintaan, dan pemantauan harga dapat mendorong penguatan kelancaran distribusi maupun dasar pengambilan kebijakan dalam upaya memperkuat komunikasi efektif antar pemangku kepentingan. 

"Insentif untuk daerah agar melakukan kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan juga perlu diperkuat," kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.