Bisnis.com, SURABAYA—Provinsi Jatim mengejar 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) Rp57,5 triliun lewat High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Selasa (15/7/2025)
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan capaian strategis forum ini, selain terbentuknya 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp57,5, juga 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing.
“LoI ditandatangani selama pelaksanaan East Java Investment Forum (EJIF) 2024 lalu,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (16/7/2025).
Terkait aspek keamanan dan kenyamanan investasi di Jatim, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing, menyatakan pentingnya stabilitas sebagai pondasi iklim usaha.
Dia menekankan pula, Polda Jatim telah dan akan berkomitmen untuk mengintensifkan pengamanan proyek strategis, penanganan konflik sosial, serta patroli objek vital, dan mengimbau investor agar mematuhi proses perizinan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum agar terhindar dari premanisme.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan daerah tersebut siap lahan seluas 6.000 hektare untuk sektor industri maritim dan pariwisata dan kebutuhannya akan infrastruktur penunjang akses.
Baca Juga
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyampaikan daerah tersebut unggul pada aspek logistik, lahan luas, dan upah kompetitif. Dia juga menilai, perlu adanya harmonisasi regulasi lintas instansi.
Sedangkan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi,menekankan efisiensi biaya investasi dan pentingnya perbaikan akses jalan provinsi untuk mendukung kawasan industri di wilayah Nganjuk.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menilai investasi menjadi pendorong utama pembentukan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas regional.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki daya saing tinggi dengan dukungan infrastruktur dan pasar yang besar,
Meski demikian, dia menambahkan, masih terdapat ruang peningkatan pada pasar tenaga kerja, adopsi TIK, dan sistem keuangan. Penguatan aspek-aspek tersebut menjadi kunci dalam mendorong akselerasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya peningkatan investasi PMA dan PMDN, khususnya pada Proyek Strategis Nasional seperti tebu dan sapi perah yang dinilai siap secara ekosistem dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Dia juga mendorong pendekatan proaktif dalam menjaring peluang investasi baru, percepatan infrastruktur, efisiensi logistik, serta konsistensi atas komitmen bersama sebagai landasan pertumbuhan berkelanjutan.
Menurutnya, HLM Forum Investasi 2025 mempertegas peran Jawa Timur sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan investasi sebagai penggerak utama transformasi struktural dan penciptaan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen bersama kemudian diperkuat melalui Tanda Tangan Deklarasi Bebas Pungli dan Premanisme antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, dan bupati/wali kota se-Jawa Timur sebagai wujud komitmen untuk mendukung iklim usaha yang aman, serta investasi yang inklusif dan berkelanjutan. (K24)
.jpg?w=300&h=221)
